KPU: 31 Ribu DPT Pilkada Susulan-Lanjutan di Medan Hari Ini

KPU: 31 Ribu DPT Pilkada Susulan-Lanjutan di Medan Hari Ini

Medan - Pencoblosan lanjutan Pilkada di Medan digelar hari ini. Ketua KPU Kota Medan Mutia Atiqah menyebut ada sekitar 31 ribu warga yang ikut dalam pencoblosan susulan-lanjutan di Medan.

"54 TPS Pemungutan Suara Susulan dan 7 TPS Pemungutan Suara Lanjutan itu totalnya ada 31 ribuan (pemilih)," ungkap Mutia usai meninjau TPS di Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Minggu (1/12/2024).

Mutia menyebut paling banyak TPS yang melakukan pemungutan suara susulan berada di Kecamatan Medan Helvetia. Sementara TPS yang paling banyak melakukan pemungutan lanjutan berada di Kecamatan Medan Labuhan.

"Kebanyakan pemungutan surat suara lanjutan berada di daerah Medan Labuhan," ujarnya.

Pencoblosan susulan-lanjutan dilaksanakan mulai pukul 07.00-13.00 WIB. Mutia menyebut pencoblosan masih berjalan kondusif.

"Hingga pagi ini kami masih melihat kondusif walaupun masih ada beberapa TPS yang masih digenangi air tapi masih dapat dilakukan pemungutan suara dan warga nampaknya antusias," kata Mutia.

Baca juga:

Pencoblosan Pilkada Susulan di Medan Digelar Hari Ini

"Yang masih sedikit tergenang itu di daerah Medan Labuhan. Ada dua TPS di sana yang masih terendam lumpur yang lumayan tebal. Itu tetap berlangsung masih tetap bisa didirikan TPS," lanjutnya.

Sementara itu, Mutia menyebut pihaknya juga turut mengantisipasi saat pencoblosan susulan-lanjutan hari ini. Di antaranya melakukan relokasi TPS dan menyiapkan tenda antisipasi.

"Kita tetap optimis walaupun masih hujan rintik-rintik, kita percaya bahwa warga berdatangan menggunakan hak suaranya. Kita antisipasi warga sudah kita sediakan tenda, kemudian lokasinya sudah ada relokasi di beberapa TPS, tidak lagi di lokasi yang rawan banjir," ucapnya. (syafii)

Read More

HIRO Kritik Kinerja KPU di Pilwalkot Medan Usai Terima Kekalahan

HIRO Kritik Kinerja KPU di Pilwalkot Medan Usai Terima Kekalahan

Medan - Calon Wali Kota Medan Hidayatullah yang maju bersama wakilnya Yasyir Ridho Loebis (HIRO) mengucapkan selamat kepada pasangan Rico Tri Putra Bayu Waas-Zakiyuddin Harahap yang unggul di Pilwalkot Medan 2024 dan menerima kekalahannya. Meskipun demikian, HIRO menyampaikan kritik terhadap KPU Medan dalam kinerjanya di Pilkada serentak 2024 ini.

"Saya mengucapkan pertama sekali selamat kepada pasangan paslon nomor 1 Rico-Zaki yang mendapatkan suara terbesar dari 3 pasangan yang ikut bertanding kemarin, tentu harapannya dengan kemenangan ini nanti bisa menunaikan amanah yang telah disampaikan kepada masyarakat," kata Hidayatullah di rumah pemenangan HIRO, Minggu (8/12/2024).

Hidayatullah mengaku menghargai proses Pilwalkot Medan sejak awal. Namun pihaknya memiliki 2 catatan kepada KPU Medan.

"Tentu kami menghargai proses yang berjalan dari awal sampai hari ini berjalan secara umum dengan baik, cuman memang ada 2 catatan kami terkait pelaksanaan Pilkada ini kepada KPU, penyelenggara Pemilu," ucapnya.

Catatan itu adalah keterlambatan dokumen C6 atau surat undangan memilih yang diberikan kepada masyarakat. Sebab, di C6 itu terdapat informasi terkait pencoblosan termasuk lokasi TPS.

"Yang pertama itu masalah C6 terlambat, surat undangan pemberitahuan untuk memilih karena di situ ada informasi di mana tempat milihnya segala macam, jadi karena terlambat sehingga ini mengganggu dalam proses catatan kita, harapannya ke depan bisa lebih cepat, lebih segera sampai kepada pemilih," ujarnya.

Selain itu, Hidayatullah menilai jika KPU menetapkan lokasi TPS masyarakat jauh dari tempat tinggalnya. Sehingga itu juga dinilai mempengaruhi minimnya pemilih di Pilwalkot Medan 2024.

"Yang kedua ini masalah tempat milih, itu kan ada di DPT memang masyarakat kita kadang nggak mau meriksa DPT nya, tiba-tiba yang catatan kami tempatnya jauh sedangkan dekat aja kadang-kadang masyarakat malas, tiba-tiba jauh dari rumahnya, sementara di dekat rumahnya itu ada TPS, ini juga mengganggu dalam proses ini mungkin bisa mengurangi partisipasi," ungkapnya.

Baca juga:

Istri Bupati Nonaktif Erik Adtrada Unggul di Pilbup Labuhanbatu

Partisipasi pemilih di Pilwalkot Medan sendiri sangat rendah. Hal ini dinilai harusnya menjadi perhatian serius KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

"Rendahnya partisipasi ini kan pada akhirnya terkait legitimasi ya, karena hitungan saya itu 34 koma sekian, hampir 35 persen yang milih, artinya pemenangnya itu tidak mendapatkan setengah dari pemilih Kota Medan,ini jadi perhatian terutama untuk penyelenggara ya sehingga bisa setiap peluang untuk memudahkan orang menunaikan hak pilihnya itu harus dilakukan, tapi kalau seperti ini mulai dari C6 nya saja sudah telat kemudian udah tahu dia dapat C6 tiba-tiba jauh, udah jauh banjir, udah banjir hujan lagi," sebutnya.

"Kalau banjir dan hujan itu kan kalau itu faktor penyebabnya rendahnya partisipasi kita angkat tangan, tapi kalau faktor C6 faktor TPS itu yang kita ingatkan kepada KPUD ini faktor manusia, artinya di bawah kendali kita," imbuhnya.

Untuk diketahui, Daftar pemilih tetap (DPT) di Kota Medan berjumlah 1.424.709 orang. Jumlah yang menggunakan hak suaranya di Pilwalkot Medan hanya 626.309 suara.

Rico Tri Putra Bayu Waas-Zakiyuddin Harahap unggul dengan perolehan 297.498 suara. Ridha Dharmajaya-Abdul Rani memperoleh 190.344 suara. Sedangkan Hidayatullah-Yasyir Ridho Loebis meraih 115.903 suara.(Syafii)

Read More

KPU Medan Hadiri Rakornas Persiapan Penetapan Pilkada Serentak Tahun 2024

KPU Medan Hadiri Rakornas Persiapan Penetapan Pilkada Serentak Tahun 2024

Senin, 30 Desember 2024 

Gni News Post. My.Id

SANUR BALI - Komisi Pemiihan Umum Kabupaten Kota Medan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, seluruh Indonesia di Sanur Bali yang dilaksanakan pada tanggal 14 s.d 17 Desember 2024.

Kegiatan tersebut di hadiri oleh Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan Zefrizal dan Divisi Teknis Penyelenggaraan M.Taufiqurrohman Munthe , KPU Kota Medan.

Dalam keterangan persnya, Kadiv Perencanaan dan Teknis KPU Medan M.Taufiqurrohman Munthe menjelaskan, Rakornas tersebut adalah Rakor persiapan penetapan calon kepala daerah terpilih.

"Kegiatan ini dalam rangka persiapan penetapan calon kepala daerah terpilih. Jika ada sengketa, maka kita akan melihat perkembangan dan hasil persidangan di mahkamah konstitusi. Dan, jika Mahkamah Konstitusi menyatakan perkaranya tidak lanjut maka paling lama tiga hari setelah pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi melalui kpu RI kita akan tetapkan calon terpilih sesuai dengan hasil pemungutan suara yang lalu."terang Taufiqurrohman Munthe. 

Sebelumnya, KPU Kota Medan juga menghadiri kegiatan Rakornas persiapan sengketa perselisihan hasil pemilihan yang dilaksanakan pada tanggal 11-14 Desember 2024, di Hotel Grand Mercure Kamayoran Jakarta.

Kegiatan diikuti oleh divisi hukum dan divisi teknis kpu Provinsi dan Kabupaten kota se Indonesia.

Kegiatan tersebut dibuka dan ditutup oleh Ketua Divi Teknis KPU Republik Indonesia Idham Kholik.  Dalam pembukaan Rakornas tersebut, Idham menyampaikan terima kasih sekaligus berharap jajaran KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota semakin siap dalam menyelenggarakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih.

Lanjutnya Idham, kegiatan Rakornas ini dilaksanakan untuk memastikan proses penetapan pasangan calon kepala daerah terpilih berjalan profesional dan menghindari adanya kesalahan baik administrasi maupun etik.

Pada kesempatan itu juga, Idham berpesan agar kegiatan nanti mengedepankan prinsip partisipatif, mengundang seluruh peserta pilkada, partai politik maupun tim sukses pasangan calon, baik partai politik maupun perseorangan. 

Serta kepada KPU daerah di tiap tingkatan untuk dapat menyampaikan apresiasi dan terima kasih serta penghargaan kepada para pihak, baik internal, hingga jajaran adhoc, serta eksternal yang telah membantu suksesnya Pilkada 2024.

Sementara itu, pada sesi pemaparan materi dengan pembicara Plh Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Herny Ika Hutauruk dan pemberian penghargaan kepada satker berprestasi selama tahapan Pilkada 2024.

Hadir Pejabat Eselon I dan II Setjen KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Bali, dengan peserta rakor Anggota, Kabag dan Kasubbag KPU Provinsi/KIP Aceh serta KPU/KIP Kabupaten/Kota Divisi Teknis dan Hukum. ( Syafii )

Read More

Hilangnya Jiwa Negarawan Sejati: Kritik Ketua Umum GNI terhadap Dinamika Politik Indonesia

Hilangnya Jiwa Negarawan Sejati: Kritik Ketua Umum GNI terhadap Dinamika Politik Indonesia

Medan, 29 Desember 2024 – Ketua Umum Generasi Negarawan Indonesia (GNI), Bapak Rules Gajah, S.Kom, mengeluarkan pernyataan tegas terkait dinamika politik Indonesia yang dinilai semakin jauh dari nilai-nilai kebangsaan. Dalam keterangannya, ia mengkritisi fenomena pejabat yang memenangkan pemilihan dengan membawa dendam politik.  

"Hilangnya jiwa negarawan sejati di kubu pejabat pemilihan yang menang dengan dendam politik kini menjadi kenyataan dalam perpolitikan Indonesia," ungkap Rules Gajah kepada media.  

Menurutnya, politik seharusnya menjadi ajang untuk membangun bangsa dan melayani rakyat, bukan sarana untuk memperkuat ego atau membalas dendam terhadap pihak-pihak yang kalah. Ia menekankan bahwa nilai-nilai luhur yang seharusnya dimiliki seorang negarawan, seperti integritas, kebijaksanaan, dan pengabdian kepada kepentingan rakyat, kini semakin terkikis.  

Rules Gajah juga mengingatkan bahwa semangat gotong royong dan persatuan harus dijaga demi terciptanya stabilitas nasional. "Politik yang sehat adalah politik yang memperjuangkan kepentingan bersama, bukan ajang pertarungan yang menimbulkan perpecahan,"tambahnya.  

Sebagai organisasi yang konsisten mengedepankan pembentukan karakter negarawan, GNI berharap para pemimpin Indonesia dapat kembali menghidupkan semangat kebangsaan dan meninggalkan praktik politik yang hanya mementingkan kelompok atau pribadi.  

Generasi Negarawan Indonesia (GNI), yang berdiri sejak tahun 2020, terus mendorong hadirnya kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945. "Indonesia butuh pemimpin yang mengedepankan jiwa besar, bukan dendam kecil," tutup Rules Gajah.  (Tim)

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:  

Generasi Negarawan Indonesia (GNI)

Email: generasinegarawanindonesia@gmail.com

Telepon: 082276100565

Website: www.generasinegarawanindonesia.my.id

Read More

Urgensi Pembentukan "Madrasah Taruna Santri" dalam Membangun Karakter Santri Pancasilais dan Profesional Menyongsong Generasi Emas 2045

Urgensi Pembentukan "Madrasah Taruna Santri" dalam Membangun Karakter Santri Pancasilais dan Profesional Menyongsong Generasi Emas 2045

Medan, Desember 28, 2024

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Santri memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pada masa penjajahan, banyak santri yang turut berjuang melawan penjajah meskipun mereka tidak memiliki keahlian khusus dalam strategi pertempuran. Namun, dengan niat ikhlas lillahita'ala dan kepatuhan yang kuat terhadap arahan para kyai, terutama kyai pondok pesantren tempat mereka menimba ilmu, banyak dari mereka yang gugur sebagai syuhada.

 Tentunya peran Hadratus Syekh KH Hasyim Asy'ari dalam mengeluarkan resolusi jihad pada tahun 1945 penegasan konstribusi besar para santri dalam mempertahankan kemerdekaan indonesia. Resolusi ini bukan hanya menjadi bagian dari perjuangan fisik mempertahankan negara, tetapi lebih jauh pembentukan landasan etos karakter santri yang menggabungkan nilai- nilai keislaman dan nasionalisme. Saat ini semangat tersebut perlu dihidupkan kembali untuk menghadapi tantangan era global melalui lebih memodernisasi sistim pendidikan yang berbasis nilai islam dan kebangsaan kenegerawanan. Kenangan dan kisah perjuangan ini bukan sekadar bagian dari sejarah, melainkan inspirasi untuk membentuk karakter santri yang terlatih, disiplin, dan berjiwa pancasilais di era kontemporer.

Pembentukan 'Madrasah Taruna Santri' merupakan langkah strategis untuk membentuk generasi santri yang mampu menghadapi dinamika global dengan karakter yang Adaptif, Responsif, dan Visioner Ulul Albab.

Saat ini, perkembangan pendidikan menengah kejuruan (SMA - SMK) di Indonesia telah menunjukkan bahwa pendidikan dengan spesifikasi keterampilan tertentu mampu memberikan kontribusi besar bagi pengembangan sumber daya manusia yang siap kerja dan berdaya saing. Oleh karena itu, sangat relevan untuk menerapkan konsep serupa di pondok pesantren guna mempersiapkan santri tidak hanya untuk melanjutkan pendidikan, tetapi juga untuk berperan dalam pembangunan negara.

Konsep 'Madrasah Taruna Santri'

Madrasah Taruna Santri' dimaksud merupakan konsep pendidikan di lingkungan pondok pesantren yang mengintegrasikan nilai-nilai religius, keterampilan profesional, dan nasionalisme. Mirip dengan konsep pendidikan di SMA Taruna yang mempersiapkan siswa menjadi calon pemimpin masa depan bentukan kenegerawanan melalui jalur pendidikan berkelanjutan selanjutnya semisal akademi militer, akademi polisi, dan seluruh sekolah ikatan dinas negara atau lainnya. 'Madrasah Taruna Santri' dirancang untuk melatih santri menjadi generasi yang siap melanjutkan pendidikan ke jenjang strategis.

Pentingnya Langkah Strategis Kementerian Agama

Kementerian Agama Republik Indonesia Mentri Agama RI Almukaram Bapak Prof Dr Kyai H Nasaruddin Umar, MA dan Wakil Mentri Agama RI Almukaram Kyai Dr. Romo H R. Muhammad Syafii, SH, M.Hum memiliki peran penting dalam menginisiasi langkah strategis untuk mewujudkan konsep Madrasah Taruna Santri ini dengan kajian-kajian terstruktur progresif. Program ini dapat diawali dengan pengembangan kurikulum di Madrasah Aliyah (Pesantren) yang berfokus pada pembentukan karakter religius, keterampilan teknis, dan jiwa kepemimpinan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dalam tahap awal, implementasi dapat dilakukan pada Madrasah Aliyah pada umumnya atau Madrasah Aliyah Pondok Pesantren yang memiliki infrastruktur dan sumber daya yang memadai.

Selain pendidikan agama, kurikulum Madrasah Taruna Santri paling tidak mencakup pelatihan keterampilan dasar disiplin semi militer, kepemimpinan, manajemen bencana, serta pengembangan fisik dan mental, terfokus pada mempersiapkan karakter dan keterampilan yang bermuatan pada jenjang pendidikan selanjutnya sebagai mana yang tersebut diatas. Program ini bertujuan untuk membentuk santri yang tidak hanya berkecimpung dalam pengabdian di dunia pendidikan, tetapi juga siap berkontribusi dalam berbagai bidang kenegaraan dan sosial kemasyarakatan.

Potensi Implementasi di Era Pemerintahan Saat Ini

Presiden RI Almukaram Bapak Jenderal (Hor) Purn. H. Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Almukaram Bapak Gibran Rakabuming Raka memiliki visi dan misi yang menjunjung tinggi pengembangan pendidikan nasional. Dalam berbagai kesempatan, Presiden RI dan Wakil Presiden RI telah menekankan pentingnya menyiapkan generasi emas 2045 yang memiliki keterampilan unggul dan berdaya saing global. Oleh karena itu, konsep Madrasah Taruna Santri ini memiliki peluang besar untuk diimplementasikan sebagai salah satu program strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Mengapa "Madrasah Taruna Santri" Diperlukan?

Pentingnya membentuk Madrasah Taruna Santri didasarkan pada beberapa alasan strategis:

1. Mempersiapkan Generasi Berkarakter Religius dan Nasionalis: Pendidikan berbasis pesantren telah lama teruji menjadi benteng moral bangsa. Dengan integrasi pendidikan kepemimpinan dan kenegaraan, santri akan memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin masa depan yang berintegritas dan berkomitmen terhadap nilai-nilai agama dan nasionalisme.

2. Menjawab Tantangan Dinamika Global: Dalam menghadapi era globalisasi, diperlukan sumber daya manusia yang tidak hanya memahami agama, tetapi juga memiliki keterampilan teknis dan kemampuan kepemimpinan yang kuat.

3. Memperluas Akses Pendidikan Berkelanjutan: Madrasah Taruna Santri memberikan kesempatan kepada santri untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi semisal diakademi militer, akademi polisi, dan sekolah kedinasan institusi kenegaraan lainnya, sehingga memperluas jalur karier mereka.

 Tahapan Implementasi

Untuk merealisasikan konsep Madrasah Taruna Santri, langkah-langkah berikut dapat diambil:

1. Analisis Kebutuhan dan Potensi: Melakukan kajian komprehensif terkait potensi pesantren yang dapat menjadi percontohan serta kebutuhan sumber daya manusia dengan kompetensi kenegaraan.

2. Pengembangan Kurikulum Terpadu: Mengintegrasikan kurikulum pendidikan agama, pelatihan militer dasar, dan pendidikan karakter pancasilais dalam satu kesatuan yang holistik.

3. Pelatihan Guru dan Instruktur: Menyiapkan tenaga pendidik dan pelatih yang kompeten di bidangnya untuk melaksanakan program ini secara efektif.

4. Kemitraan Strategis dengan Akademi Kenegaraan: Bekerja sama dengan Institusi seperti TNI, Polri, IPDN, STAN, POLTEKIM, PPI ( Politeknik Penerbangan Indonesia), STIS, STIP, STMKG, Sekolah Intelijen Negara ( STIN), Politeknik Siber dan Sandi Negara (PoltekSSN), dan sekolah kedinasan lainnya untuk memfasilitasi santri dalam melanjutkan pendidikan fokus di jenjang yang lebih tinggi.

5. Pengawasan dan Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi terhadap implementasi program guna memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Sumbangsih Pemikiran oleh Tuan M Yoserizal Saragih Keluarga Besar Santri

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

Liputan: Gajah 

Read More

Acara Silaturahmi Forkopimda Sumut Diwarnai Pertengkaran Dan Ricuh Perkara Bagi - Bagi Amplop Berisi Uang Tak Merata Ke Wartawan

Acara Silaturahmi Forkopimda Sumut Diwarnai Pertengkaran Dan Ricuh Perkara Bagi - Bagi Amplop Berisi Uang Tak Merata Ke Wartawan

Kamis 19 Desember 2024

Medan, | - Terjadinya pertengkaran yang membuat suasana menjadi ricuh usai Pelaksanaan Acara Silaturahmi Forkopimda Sumut yang digelar Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Propinsi Sumatera Utara (Sumut), bertempat di Hotel Grand Mercuri Jalan Sutomo No. 1 Kecamatan Medan Timur, Kota Medan Propinsi Sumut, Rabu (18/12/2024).

Saat ini telah menjadi buah bibir ditengah - tengah Masyarakat, baik di kalangan Organisasi Masyarakat, Keagamaan, Kepemudaan, Partai Politik, apalagi di Kalangan Organisasi Wartawan, tidak terkecuali di kalangan Insan Pers itu sendiri.

Pasalnya, acara yang dilaksanakan bertujuan mempererat tujuan berbangsa dan bernegara, baik dalam konteks kebangsaan maupun politik pasca suksesnya pelaksanaan perhelatan Pemilu maupun Pilkada Serentak di Sumut, berubah menjadi sebuah momen jelek dan buruk yang konotasinya dapat mencoreng nama baik dan melahirkan aib bagi Pemerintah Propinsi Sumut (Pemprovsu) yang saat ini dinakhodai oleh Agus Fatoni Hasibuan sebagai Pj Gubernur.

Padahal, Agus Fatoni dinilai sangat mumpuni dan memiliki etos, serta hasil kerja yang sangat baik dalam memimpin Sumut, hingga banyak mendapat apresiasi serta penghargaan dari Pemerintah Pusat. 

Namun sayang, akibat dari ulah Oknum - Oknum ASN  Kesbangpol yang arogan, sok hebat dengan gaya lantam dan tidak bersahabat dengan Insan Pers, membuat Citra seorang Agus Fatoni harus terjerembab jatuh, sehingga diyakini bakal tidak mendapat empati lagi dari masyarakat Sumut.

Pantauan Wartawan di Hotel berbintang 5 tersebut, saat usai Acara dimaksud, diketahui pihak  Kesbangpol Sumut terlihat memberikan Amplop putih berisi Uang kepada Wartawan yang tidak diketahui tujuannya untuk apa, dan sumbernya dari mana.

Namun, saat pembagian tersebut berlangsung, tiba - tiba spontanitas, tak ada angin dan tak ada hujan, bahkan tidak ada badai maupun kejadian alam menerpa, pihak Kesbangpol Sumut lalu menghentikan pembagian Amplop Putih berisi Uang dimaksud, dengan alasan yang tidak jelas. Sehingga membuat sebanyak 60 orang lagi Wartawan yang hadir ditempat acara dimaksud, tidak kebagian Amplop putih berisi Uang.

Bahkan lebih sadis lagi, tidak segan - segan mengusir Wartawan dari tempat Acara Silaturahmi Forkopimda tersebut layaknya pengemis, dengan meminta bantuan Security Hotel. Selain itu, dengan gaya lantang juga sanggup menantang Wartawan yang mengambil foto maupun video saat itu.

Sontak hal ini melahirkan persepsi miring dikalangan Wartawan yang merasa belum kebahagian Amplop berisi Uang dimaksud. Sehingga mengakibatkan terjadinya pertengkaran adu argumentasi antara Wartawan dan Oknum - Oknum Aparatur Sipil Negara ASN Kesbangpol Sumut, hingga berujung ricuh.

Beberapa Orang Wartawan yang namanya tak mau disebutkan dalam pemberitaan ini, saat dikonfirmasi Awak Media terkait hal ini mengatakan, sepertinya pihak Kesbangpol Sumut banyak menyembunyikan hal - hal terkait penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kerjanya. Dan diduga kuat mengarah kepada tindakan korupsi penggunaan anggaran, tidak terkecuali dalam pelaksanaan Acara Silaturahmi Forkopimda Sumut dimaksud. 

Sehingga perlu untuk segera di audit oleh Aparat Penegak Hukum (APH) secara terperinci. Dan jika menemukan bukti - bukti terkait PENYALAHGUNAAN anggaran, agar segera menyeret Oknum - Oknum Aparat Kesbangpol Sumut yang terlibat didalamnya ke Meja Pesakitan.

Soalnya, informasi yang dihimpun Wartawan seputar pembagian Amplop berisi Uang dimaksud, disebut - sebut jumlahnya Ratusan Ribu Rupiah per orang. Namun, setelah dilihat, Amplop berisi Uang yang diberikan oleh pihak Kesbangpol Sumut kepada Wartawan saat itu, hanya senilai Rp. 95.000 per orang.

Kondisi ini, seketika melahirkan tanggapan miring di kalangan Wartawan, bahwa tidak tertutup kemungkinan, jika sebelumnya Amplop Putih berisi Uang dimaksud telah di sunat oleh Oknum - Oknum ASN Kesbangpol Sumut untuk meraup keuntungan sepihak maupun segelintir orang.

Bukan hanya itu, kabar angin juga berhembus, bahwa untuk Acara Silaturahmi Forkopimda Sumut, disebut - sebut Pemprovsu telah menggelontorkan dana kepada Kesbangpol Sumut senilai Ratusan Juta Rupiah untuk mengganti rugi Uang Transport Peliputan Wartawan.

Kepala Badan (Kaban) Kesbangpol Sumut Ir Ardan Noor MM saat dikonfirmasi Awak Media seputar hal ini melalui dinding Whatsappnya, hingga berita ini diterbitkan belum menjawab konfirmasi Wartawan. Sepertinya Kaban yang satu ini lebih memilih bungkam dan diam seribu bahasa, guna melindungi aparaturnya yang arogan dan tidak bersahabat dengan Insan Pers.  (Tim)

Read More