Bandara IMIP Morowali Jadi Sorotan: Disebut Beroperasi Tanpa Pengawasan Negara

Bandara IMIP Morowali Jadi Sorotan: Disebut Beroperasi Tanpa Pengawasan Negara

Morowali —Keberadaan bandara di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) kembali memicu kehebohan publik setelah muncul dugaan bahwa fasilitas tersebut beroperasi tanpa pengawasan penuh dari negara. Isu ini mencuat setelah kunjungan militer dalam rangka latihan di kawasan industri nikel terbesar di Indonesia tersebut.

Bandara IMIP yang selama ini digunakan untuk mendukung logistik industri dituding tidak memiliki otoritas negara yang semestinya, seperti Bea Cukai, Imigrasi, maupun AirNav Indonesia, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang potensi celah pengawasan terhadap pergerakan orang dan barang.

Isu ini semakin memanas setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memberikan pernyataan tegas:

“Tidak boleh ada negara di dalam negara.”

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

Pernyataan tersebut langsung menjadi perhatian nasional karena menyinggung aspek kedaulatan negara di wilayah industri yang sangat strategis.

---

Bagaimana Status Resminya?

Berdasarkan data resmi Kementerian Perhubungan, bandara IMIP bukan bandara umum, melainkan bandara khusus milik swasta. Bandara tersebut tercatat memiliki kode ICAO WAMP dan IATA MWS. Fasilitas ini legal sebagai infrastruktur privat yang melayani operasional internal perusahaan maupun aktivitas domestik kawasan industri.

Dengan status tersebut, bandara tidak diwajibkan memiliki pos Bea Cukai maupun Imigrasi selama tidak melayani penerbangan internasional dan tidak digunakan untuk penerbangan sipil umum.

Namun, polemik muncul karena lalu-lintas pesawat yang digunakan dinilai setara bandara publik, termasuk penggunaan pesawat berbadan besar, sehingga publik mempertanyakan sejauh mana pemerintah memang melakukan pengawasan aktif di lokasi tersebut.

Kekhawatiran Keamanan dan Kedaulatan.

Sejumlah pihak menilai pengawasan negara seharusnya lebih ketat, mengingat kawasan IMIP merupakan pusat industri nikel yang sangat penting terhadap rantai pasok nasional hingga global.

Sorotan publik terutama terkait:

| Isu | Potensi Dampak |

| --------------------------------------- | ------------------------------------------------- |

| Tidak adanya otoritas negara di bandara | Kerawanan keamanan & kedaulatan |

| Potensi pergerakan pekerja asing | Dugaan pelanggaran keimigrasian |

| Distribusi barang tanpa bea cukai | Risiko penyelundupan & kerugian negara |

| Minim transparansi data penerbangan | Hilangnya kontrol negara atas fasilitas strategis |

Politisi maupun lembaga pengawas mendesak penjelasan dari pemerintah pusat, termasuk Panglima TNI, Kapolri, serta Menteri Perhubungan, mengenai status operasional bandara dan pengawasan negara yang selama ini dilakukan.

Tuntutan: Negara Harus Hadir

Desakan publik kini mengarah pada langkah-langkah konkret sebagai berikut:

* Penegasan otoritas negara di fasilitas penerbangan strategis

* Evaluasi ulang legalitas operasional dan standar keselamatan bandara

* Transparansi aktivitas penerbangan, termasuk terkait pekerja asing

* Peningkatan peran Bea Cukai, Imigrasi, serta navigasi penerbangan

Para pemerhati industri menilai pemerintah harus memastikan seluruh fasilitas di wilayah Republik Indonesia — tanpa kecuali — tunduk penuh pada hukum negara.

 “Pengawasan negara dipertanyakan.” Direktur P3S mengenai isu Bandara IMIP

Polemik Bandara IMIP bukan sekadar soal legalitas administratif bandara khusus, tetapi menyangkut **isu sensitif tentang kedaulatan** dan **pengawasan negara** atas fasilitas swasta di wilayah industri strategis.

Publik kini menunggu langkah resmi pemerintah, yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keamanan demi tegaknya kedaulatan dan kepentingan nasional di Morowali.

( TIM) 

---